Perombakan kabinet minus malum

Bisnis Indonesia, 17 November 2005

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya berbicara panjang lebar mengenai rencana evaluasi dan kemungkinan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dalam sebuah silaturahmi dengan para wartawan pekan lalu.
Seperti hendak menepis keraguan banyak pihak seputar 'keberanian' presiden dalam melakukan perombakan kabinet, SBY menegaskan bahwa perombakan akan dilakukan. Tetapi dia juga mengkonfirmasi keraguan sejumlah kalangan soal bentuk perombakan itu sendiri. Sejak awal, sejumlah analis memperkirakan bahwa perombakan hanya akan dilakukan secara terbatas. SBY membenarkan bahwa hanya satu atau dua menteri saja yang tak lagi duduk di kabinet.
Karena itu, bagi mereka yang berharap akan terjadi perombakan besar, terutama di tim ekonomi pemerintah, pernyataan dan rencana SBY itu adalah sebuah kondisi minus malum. Mengabaikan tuntutan perombakan kabinet tentulah bisa menjadi 'neraka' bagi SBY. Tetapi melakukan perombakan besar pun bisa menjadi 'neraka', apalagi memperhitungkan realitas politik yang dihadapi SBY.
Karena itu dilakukanlah perombakan kecil yang dianggap 'dosa' oleh mereka yang berharap perombakan besar. Tetapi 'dosa' itu dipandang kecil sehingga cukup untuk menghindari 'neraka'. Itulah minus malum.
Bila pernyataan di media massa dapat dijadikan acuan, tuntutan paling banyak untuk dirombak adalah tim ekonomi. Selain sang pemimpin, Aburizal Bakrie (Menko Perekonomian), para anggotanya seperti Jusuf Anwar (Menteri Keuangan), Mari Pangestu (Menteri Perdagangan), Andung Nitimihardja (Menteri Perindustrian), Sugiharto (Menteri BUMN), Purnomo Yusgiantoro (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), atau Hatta Rajasa (Menteri Perhubungan) juga disebut oleh beragam kelompok sebagai sasaran perombakan.
Di luar tim ekonomi, tuntutan juga datang dari PKB versi Muhaimin Iskandar (Abdurrahman Wahid cs) agar dua menteri yang juga tokoh PKB versi Alwi Shihab (Alwi Shihab dan Saefullah Yusuf) dicopot. Begitu juga tuntutan agar Menteri Hukum dan HAM (terkait skandal dugaan korupsi para pejabat KPU) atau Menteri Sekretaris Negara (terkait dugaan korupsi di Setneg).
Minta jatah
Sebagai gantinya, para pemimpin partai politik berlomba meminta jatah kursi di kabinet. Partai Golkar, walaupun tidak diakui oleh Ketua Umum Jusuf Kalla, disebut-sebut meminta jatah delapan kursi menteri. Partai Demokrat juga meminta lebih dari tiga. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga meminta jatah empat kursi (naik dari tiga).
Jelaslah bahwa dari pernyataan SBY, dia tidak akan memenuhi beragam tuntutan tersebut. Partai Amanat Nasional (PAN) mengklaim tidak meminta tambahan kursi tetapi telah memastikan dua anggotanya di kabinet yaitu Hatta Rajasa dan Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo (baru-baru ini memasang iklan satu halaman di sebuah harian nasional mengenai kinerja satu tahun memimpin departemen) tetap di kabinet.
Federasi Serikat Pekerja BUMN pagi-pagi telah memasang pagar untuk melindungi Sugiharto. Khabarnya PKS pun mendukung Sugiharto tetap di kabinet. Sugiharto pun mengklaim telah memenuhi seluruh target ke APBN dari dividen BUMN walaupun target privatisasi Rp3,5 triliun tak terpenuhi. Justru karena tidak melakukan privatisasi, Sugiharto dipandang berhasil mempertahankan BUMN dan tidak melakukan privatisasi ugal-ugalan seperti dicitrakan pada menteri BUMN sebelumnya, Laksamana Sukardi.
Sejumlah tokoh pun telah mengeluarkan fatwa agar tidak mengganti Aburizal. Aburizal sendiri mengaku telah mencapai sebagian besar target ekonomi yang dibebankan kepadanya, kecuali inflasi yang meleset dari dugaan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla bahkan menilai kinerja tim ekonomi sangat baik di tengah situasi yang tak menguntungkan seperti kenaikan harga minyak dunia, bencana alam tsunami, bom Bali II, wabah flu burung, kenaikan suku bunga The Fed dan sebagainya.
Menteri Keuangan Jusuf Anwar mengklaim telah memenuhi seluruh target yang dibebankan plus bonus dicapainya pengiriman NPWP ke-10 juta (melonjak dari 3,5 juta).
Menteri Perdagangan Mari Pangestu pun punya senjata yaitu ekspor meningkat dan terus mencatat rekor.
Kalau sudah begini, lalu siapa yang akan diganti SBY?
Tak ada yang tahu pasti. Yang santer terdengar adalah menteri keuangan Jusuf Anwar. "Tetapi hingga saat pelantikan nanti, tak ada yang dapat memastikan," ujar seorang mantan menteri.
Kalau Jusuf diganti, pilihannya adalah menempatkan orang baru dari luar kabinet atau melakukan sejumlah pergeseran di kabinet dan menempatkan orang baru di posisi yang ditinggalkan.
Sejumlah skenario
Beberapa skenario beredar. Pergantian menteri keuangan dapat membuka kesempatan bagi SBY melakukan pergeseran di tim ekonomi. Di sini nama Sri Mulyani (saat ini Menteri Ketua Bappenas) disebut-sebut sebagai calon kuat. Siapa mengisi posisi Sri Mulyani? Semula disebut-sebut Purnomo akan digeser ke Bappenas, lalu Hatta ke ESDM. Tetapi skenario itu tak berjalan. Purnomo dan Hatta akan tetap di pos mereka.
Ada pula yang menyebut Mari Pangestu akan digeser ke Bappenas, lalu Aburizal digeser ke Menteri Perdagangan. Hal itu akan memunculkan orang baru di Menko Perekonomian. Tetapi itu bukanlah pilihan mudah bagi SBY mengingat kuatnya dukungan Wapres kepada Aburizal. Sehingga dalam konteks minus malum tadi, barangkali SBY akan mempertahankan Aburizal.
Sesungguhnya bagi masyarakat tidak penting benar siapa yang ada di kabinet. Tetapi kebijakan mereka, yang tentu dengan arahan presiden dan wakil presiden, itu yang lebih penting. Selain itu, para anggota kabinet sebaiknya tidak sibuk menjaga citra pribadinya, apalagi kalau yang dibicarakan itu minus malum pula.